Search Blog


Home About Contact Actors Actresses Supermodel Musicians Athletes

Mendagri Lantik Gubernur NTT  

Kupang, Kominfo Newsroom -- Proses demokrasi dalam pelaksanaan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2008-2013, diapresiasi oleh Mendagri, karena berlangsung tanpa adanya protes dari para kandidat yang kalah.

Mereka dengan jiwa besar dan tangan terbuka serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dapat menerima hasil pilkada NTT tanpa sedikitpun melayangkan protes atas kekalahan mereka.

''Ini adalah satu contoh demokrasi di Indonesia yang harus ditiru,'' kata Mardiyanto ketika melantik Drs. Frans Lebu Raya dan Ir. Esthon L. Foenay, M.Si menjadi Gubernur dan Wagub NTT periode 2008-2013 di Kupang, Rabu (16/7).

Mendagri mengharapkan Gubernur dan Wagub NTT yang baru mampu menjabarkan semua program kerja dengan titik fokus utama pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengatasi pengangguran.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, katanya, mereka harus mengedepankan transparansi untuk mencegah adanya korupsi, mengambil langkah-langkah dalam upaya penegakkan hukum terutama dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu juga Gubernur dan Wagub terpilih diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang harmonis dan kondusif serta melakukan konsolidasi birokrasi guna menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang berwibawa dan kredibel di mata rakyat. (infokomntt/kk/yus/dd/id)

Ani Yudhoyono Digelari Ibu Pembangunan  

Jakarta, Kominfo Newsroom -– Ibu Negara, Ani Yudhoyono menerima penghargaan sebagai Ibu Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

Penghargaan tersebut diberikan dan disematkan langsung oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta bertepatan dengan pembukaan rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2008, Kamis (17/7) di Istana Negara.

Rakornas sendiri dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Meneg PP, Meutia Hatta mengatakan, selain kepada Ibu Negara, penghargaan lainnya juga diberikan kepada tokoh-tokoh yang dianggap telah memberikan dedikasi yang tinggi terhadap pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

''Berkaitan peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional dan 100 tahun Kebangkitan Perempuan Indonesia, kami berikan penghargaan kepada tokoh-tokoh pusat dan daerah yang telah berdedikasi dan berkomitmen tinggi pada pembangunan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak,'' katanya.

Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain diberikan pada artis Sophie Navita sebagai pelopor promosi pengguna ASI 6 bulan, Tri Astuti Sanarta atas dedikasinya terhadap kualitas pelatihan tenaga kerja perempuan, serta artis dan presenter Desak Made Hughesia sebagai Duta Anti Perdagangan Orang.

Pada kesempatan tersebut, Kemeneg PP juga memberikan penghargaan kepada tujuh provinsi yang dinilai telah mengeluarkan kebijakan dan melakukan langkah-langkah nyata dalam hal pemberdayaan perempuan. Ketujuh Provinsi tersebut adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalmantan Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur, serta Banten. (T.tr/id/b).

Laporan Keuangan Negara Jangan Seperti Laporan-Kalla  

Jakarta, Kominfo Newsroom -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan praktek akuntansi modern dan pelaporan keuangan di kalangan pemerintahan merupakan tradisi baru karena mulai diberlakukan sejak terbitnya paket undang-undang di bidang keuangan negara tahun 2003-2004.

''Karena masih tradisi baru itulah, terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban keuangan negara yang masih belum memuaskan hingga saat ini,'' kata Sri Mulyani dalam pembukaan Rakernas Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah di Jakarta, Rabu(16/7).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas tersebut adalah ketersediaan SDM Akuntansi dan keuangan yang sangat langka di lingkungan pemerintahan, terutama di lingkungan biro-biro keuangan, perencanaan dan perlengkapan.

Demikian pula keterbatasan sarana kerja maupun dukungan aplikasi teknologi yang ikut berpengaruh pada lambannya perwujudan akuntabilitas keuangan pemerintah saat ini.

Namun, hal-hal tersebut selayaknya dapat dikelola dan diatasi secara berencana apabila didasari komitmen yang kuat. ''Dengan komitmen yang kuat, pasti masalah-masalah yang bersifat teknis tersebut dapat kita atasi bersama,'' kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pengarahannya pada rakernas tersebut mengatakan bahwa sudah seharusnya sebuah negara memiliki laporan keuangan yang komprehensif dan bukan seperti laporan keuangan toko seperti di masa lalu.

''Saya ingat betul lima hari setelah pelantikan, saya katakan kepada Yusuf Anwar (Menkeu saat itu -red) saya ingin tahu berapa kekuatan keuangan kita ini, tapi kok yang saya terima itu sama dengan laporan keuangan toko dan saya kecewa akan hal itu,'' katanya.

Kemudian, ia pun bertanya soal cadangan keuangan negara dan seputar aset yang ada juga kepada menkeu saat itu, namun jawabannya hanya membuatnya semakin marah karena dalam laporan keuangan itu antara nilai yen, dolar dan euro ditotal menjadi satu. ''Ini sesuatu yang konyol,'' tegasnya.

Menurutnya, memang penyampaian laporan keuangan dari tahun ke tahun semakin sulit karena anggaran negara semakin besar dari yang dulu hanya Rp 300 triliun sekarang sudah Rp 1.000 triliun, dan untuk itu dia meminta agar masyarakat melihat juga kemajuan negara ini, jangan hanya melihat hal-hal yang buruk saja.

''Masyarakat harus juga melihat kalau saat ini angka kemiskinan berkurang dari 30% menjadi 16%, dan angka pengangguran juga turun dari 16% jadi 8%,'' katanya.(T.Ia/toeb/c)

Menteri Boleh Kampanye di Akhir Pekan-Kalla  

Jakarta, Kominfo Newsroom -– Wakil Presiden (Wapres) M. Jusuf Kalla mengatakan, para menteri yang ingin melakukan kampanye partai politik (Parpol) dipersilahkan selama tidak mengganggu tugasnya sebagai pejabat negara.

Namun menurutnya hingga saat ini belum ada menteri yang mengajukan cuti untuk melakukan kampanye yang dijadwalkan akan berlangsung mulai 12 Juli 2008.

''Kalau Sabtu-Minggu silakanlah. Capek juga kan itu 8 bulan kampanye,'' ujar Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan usai Shalat Jumat di Sekretariat Wapres di Jakarta, (11/7).

Menurut Wapres, aturan KPU yang memperbolehkan pejabat negara melakukan kampanye tersebut dinilai tidak akan mengganggu jalannya kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) karena jumlah menteri yang terlibat dalam partai politik sebanyak 15 orang, tiga diantaranya sebagai ketua umum Parpol, dan dilakukan diluar tugasnya sebagai pejabat negara.

Wapres menegaskan, panjangnya masa kampanye pemilu yang dijadwalkan oleh KPU tidak akan menganggu kinerja pemerintahan. Pasalnya, kampanye pemilu akan lebih banyak dilakukan melalui media massa.

''Sehingga masa kampanye selama sembilan bulan tidak akan menganggu kinerja kabinet meski ada beberapa menteri yang ikut kampanye,'' ujarnya.

Wapres juga mengemukakan, para menteri juga sudah berkomitmen untuk mengutamakan kinerjanya di pemerintahan. (T.ww/toeb/b)

SBY - Ketertiban Jelang Pemilu  

Jaga Ketertiban Jelang Pemilu-SBY
Jakarta, Kominfo Newsroom -– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat tetap menjaga ketertiban dan keamanan menjelang pelaksanaan pemilu 2009, dan berharap pemilu 2009 dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

''Mari kita jalankan demokrasi politik yang baik. Kompetisi bisa keras nanti, wajar. Tapi harus tetap teduh, tanpa kekerasan, dengan politik yang baik, bukan politik fitnah, kampanye negatif, apalagi menggunakan kekerasan,'' kata Presiden didepan Gubernur, Bupati, Walikota , Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda se-Sumatera Utara, Kamis (17/7) malam.

Presiden Yudhoyono menegaskan, perselisihan apa pun dalam menjalankan demokrasi harus segera diatasi dan diselesaikan serta bersatu kembali usai Pemilu sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga.

''Menjelang pemilu 2009, politik bisa panas, Tapi jangan rusak persaudaraan dan silaturahim. Sekeras apapun kompetisi, setelah itu selesai, bersatu kembali membangun Sumut kembali, membangun Indonesia lagi,'' ujarnya seperti dilansir situs www.presidensb y.info.

Kepada para pejabat publik yang kebetulan menjadi bagian dari partai politik, Presiden mengingatkan mereka untuk lebih mengutamakan, melayani, dan memajukan kehidupan masyarakat.

''Boleh ikut berjuang secara politik, tetapi saya harapkan jangan lalai menjalankan tugas sebagai abdi negara, sebagai pejabat pemerintahan,'' kata presiden.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Kamis (17/7) bertolak menuju Medan, Sumut, untuk kunjungan kerja selama tiga hari. Di Medan Kamis (17/7) malam, presiden langsung menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi yang dihadiri Gubernur Sumut Syamsul Arifin serta jajaran bupati dan walikota di wilayah Sumut.

Pada Jumat (18/7) pagi, Yudhoyono beserta rombongan bertolak ke Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara untuk menghadiri puncak acara Pesta Danau Toba 2008. Dalam acara itu juga akan dipajang kain tradisional Ulos terpanjang di Indonesia yang mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

Pada Sabtu (19/7) pagi, seperti dalam setiap kunjungannya ke daerah, Presiden Yudhoyono akan menyerahkan bantuan langsung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 2008 untuk Provinsi Sumut.

Jumlah bantuan bersumber dana pinjaman Bank Dunia untuk Provinsi Sumut itu dialokasikan Rp414,97 miliar.

Selain penyerahan bantuan langsung, juga akan dilaksanakan penyerahan simbolis pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Provinsi Sumut dari tiga bank pemerintah.

Rencananya Presiden beserta rombongan dijadwalkan akan kembali ke Jakarta pada Sabtu (19/7) sore. (T.Ys/toeb/c)

Jusuf Kalla Lantik Bappilu Golkar  

Menghadapi Pemilihan Umum 2009, partai-partai mulai berkonsolidasi merapatkan barisan. Tak terkecuali Partai Golongan Karya. Partai berlambang beringin ini bahkan sudah melantik Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Itulah yang dilakukan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, saat bersafari ke wilayah Indonesia timur tepatnya Manado, Sulawesi Utara, Ahad (20/7).

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla mengingatkan agar Golkar harus tetap menjadi partai yang kuat. Dengan demikian, partai Golkar dapat membentuk pemerintahan yang diinginkan rakyat.

Sebelumnya, Kalla melantik Bappilu Golkar di Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Wilayah Indonesia timur dalam Pemilu lalu memang menjadi lumbung suara partai ini. Namun kekalahan di sejumlah pilkada seperti di Sulawesi Selatan membuat partai ini gundah. Apalagi kedatangan sang ketua partai sempat disambut unjuk rasa seperti yang terjadi di Toli-Toli, Sulsel.(TOZ/Aldrien Arief dan Syamsudin

Pelantikan Bappilu Golkar, Manado, Sulut.
Pelantikan Bappilu Golkar, Manado, Sulut.