Laporan Keuangan Negara Jangan Seperti Laporan-Kalla
Jakarta, Kominfo Newsroom -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan praktek akuntansi modern dan pelaporan keuangan di kalangan pemerintahan merupakan tradisi baru karena mulai diberlakukan sejak terbitnya paket undang-undang di bidang keuangan negara tahun 2003-2004.
''Karena masih tradisi baru itulah, terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban keuangan negara yang masih belum memuaskan hingga saat ini,'' kata Sri Mulyani dalam pembukaan Rakernas Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah di Jakarta, Rabu(16/7).
Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas tersebut adalah ketersediaan SDM Akuntansi dan keuangan yang sangat langka di lingkungan pemerintahan, terutama di lingkungan biro-biro keuangan, perencanaan dan perlengkapan.
Demikian pula keterbatasan sarana kerja maupun dukungan aplikasi teknologi yang ikut berpengaruh pada lambannya perwujudan akuntabilitas keuangan pemerintah saat ini.
Namun, hal-hal tersebut selayaknya dapat dikelola dan diatasi secara berencana apabila didasari komitmen yang kuat. ''Dengan komitmen yang kuat, pasti masalah-masalah yang bersifat teknis tersebut dapat kita atasi bersama,'' kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pengarahannya pada rakernas tersebut mengatakan bahwa sudah seharusnya sebuah negara memiliki laporan keuangan yang komprehensif dan bukan seperti laporan keuangan toko seperti di masa lalu.
''Saya ingat betul lima hari setelah pelantikan, saya katakan kepada Yusuf Anwar (Menkeu saat itu -red) saya ingin tahu berapa kekuatan keuangan kita ini, tapi kok yang saya terima itu sama dengan laporan keuangan toko dan saya kecewa akan hal itu,'' katanya.
Kemudian, ia pun bertanya soal cadangan keuangan negara dan seputar aset yang ada juga kepada menkeu saat itu, namun jawabannya hanya membuatnya semakin marah karena dalam laporan keuangan itu antara nilai yen, dolar dan euro ditotal menjadi satu. ''Ini sesuatu yang konyol,'' tegasnya.
Menurutnya, memang penyampaian laporan keuangan dari tahun ke tahun semakin sulit karena anggaran negara semakin besar dari yang dulu hanya Rp 300 triliun sekarang sudah Rp 1.000 triliun, dan untuk itu dia meminta agar masyarakat melihat juga kemajuan negara ini, jangan hanya melihat hal-hal yang buruk saja.
''Masyarakat harus juga melihat kalau saat ini angka kemiskinan berkurang dari 30% menjadi 16%, dan angka pengangguran juga turun dari 16% jadi 8%,'' katanya.(T.Ia/toeb/c)
''Karena masih tradisi baru itulah, terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban keuangan negara yang masih belum memuaskan hingga saat ini,'' kata Sri Mulyani dalam pembukaan Rakernas Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah di Jakarta, Rabu(16/7).
Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas tersebut adalah ketersediaan SDM Akuntansi dan keuangan yang sangat langka di lingkungan pemerintahan, terutama di lingkungan biro-biro keuangan, perencanaan dan perlengkapan.
Demikian pula keterbatasan sarana kerja maupun dukungan aplikasi teknologi yang ikut berpengaruh pada lambannya perwujudan akuntabilitas keuangan pemerintah saat ini.
Namun, hal-hal tersebut selayaknya dapat dikelola dan diatasi secara berencana apabila didasari komitmen yang kuat. ''Dengan komitmen yang kuat, pasti masalah-masalah yang bersifat teknis tersebut dapat kita atasi bersama,'' kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pengarahannya pada rakernas tersebut mengatakan bahwa sudah seharusnya sebuah negara memiliki laporan keuangan yang komprehensif dan bukan seperti laporan keuangan toko seperti di masa lalu.
''Saya ingat betul lima hari setelah pelantikan, saya katakan kepada Yusuf Anwar (Menkeu saat itu -red) saya ingin tahu berapa kekuatan keuangan kita ini, tapi kok yang saya terima itu sama dengan laporan keuangan toko dan saya kecewa akan hal itu,'' katanya.
Kemudian, ia pun bertanya soal cadangan keuangan negara dan seputar aset yang ada juga kepada menkeu saat itu, namun jawabannya hanya membuatnya semakin marah karena dalam laporan keuangan itu antara nilai yen, dolar dan euro ditotal menjadi satu. ''Ini sesuatu yang konyol,'' tegasnya.
Menurutnya, memang penyampaian laporan keuangan dari tahun ke tahun semakin sulit karena anggaran negara semakin besar dari yang dulu hanya Rp 300 triliun sekarang sudah Rp 1.000 triliun, dan untuk itu dia meminta agar masyarakat melihat juga kemajuan negara ini, jangan hanya melihat hal-hal yang buruk saja.
''Masyarakat harus juga melihat kalau saat ini angka kemiskinan berkurang dari 30% menjadi 16%, dan angka pengangguran juga turun dari 16% jadi 8%,'' katanya.(T.Ia/toeb/c)
0 komentar: to “ Laporan Keuangan Negara Jangan Seperti Laporan-Kalla ”
Post a Comment