JAKARTA - Kepala Polri Jenderal Polisi Sutanto menegaskan tidak akan ada ampun bagi oknum polisi yang terlibat dalam narkoba, khususnya praktik perdagangan narkoba. Oknum polisi tersebut tidak hanya akan diberi sanksi administratif, tetapi juga akan dijerat pidana, seperti halnya warga biasa.

Hal itu disampaikan Sutanto usai menghadiri acara serah terima jabatan delapan kepala kepolisian daerah di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (14/5) pagi.

”Untuk narkoba tidak ada tawar-menawar. Siapa pun yang terlibat akan ditindak. Siapa pun yang terbukti diproses, termasuk anggota. Bahkan pidananya juga. Sudah banyak yang seperti itu (diberi sanksi pidana),” kata Sutanto.

Berdasarkan data di kepolisian terdapat tujuh polda di Indonesia yang terindikasi anggotanya kerap terlibat dalam bisnis narkoba. Ketujuh polda itu yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Metropolitan Jaya (DKI Jakarta), Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Kepala Unit 2 Direktorat IV Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Besar Siswandi mengakui, gejala keterlibatan oknum polisi dalam dunia narkoba lebih disebabkan soal moral. ”Ini persoalan disiplin dan moral. Tak perlu dikait-kaitkan dengan peluang, lingkungan, atau karena tugas. Itu hanya akan membuat polisi jadi cengeng. Atasan-atasan merekalah yang harus lebih awas,” ujarnya.

Siswandi menambahkan, para pemimpin polisi di berbagai wilayah harus lebih tanggap. Jika data dan fakta di lapangan menunjukkan adanya gejala peningkatan polisi yang terlibat, mereka harus lebih sering melakukan uji air seni dadakan. Cara lain, mengontrol anak buahnya yang bertugas pada akhir pekan.

”Biasanya kalau ada anggota bertugas Sabtu malam, dan hari Minggu paginya tidak ada kabarnya, ia patut diduga terlibat. Sebaiknya diperiksa cermat,” ungkap Siswandi.

Kriminolog dari Universitas Indonesia Adrianus Meliala, Erlangga Masdiana, dan Ronny Niti Baskoro, serta Ketua Indonesia Policewatch Neta S Pane, yang dihubungi terpisah, menilai, kesediaan Polri mengungkapkan kepada publik soal oknumnya yang terlibat narkoba justru bisa meningkatkan kredibilitas Polri di mata publik. Sebab hal itu dinilai sebagai prestasi dan komitmen Polri, bukan aib.

Mereka mengimbau Kepala Polri agar menginstruksikan anggotanya untuk bersikap tanggap dan terbuka kepada publik jika menemui ada oknum polisi dalam narkoba.